Kabarsulteng.id, – Rumor kesepakatan politik PKB dan Partai NasDem mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 mendatang, Partai Demokrat menyebut kerja sama tersebut dilakukan sepihak, sementara PKS memastikan tetap mendukung Anies sebagai Calon Presiden (Capres)
Menguatnya kesepakatan politik PKB dan Partai NasDem diungkap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya.
“Kemarin kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar . Persetujuan dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh,” kata Teuku, dalam keterangannya, Kamis (31/8).
Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Sangat Baik, Berada di Atas 13 Persen
Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” tegas Sekjend Partai Demokrat, Teuku Riefky.
Semntara itu, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS sekaligus Anggota Tim-8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Almuzammil Yusuf menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama.
“Sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024,” kata Almuzammil, dalam keterangannya.
PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut.
“Kami menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya,” ujar Almuzammil.***
