Palu, kabarsulteng.id – BPKH alias Badan Pengelola Keuangan Haji menggelar sosialisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan keuangan haji di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (11/9/2023) siang.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf dan Anggota DPR RI Matindas J Rumambi Dapil Sulteng memimpin langsung sosialisasi tersebut.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin turut hadir dalam sosialisasi tersebut.
Miliki Hutang Rp 3 Miliar, Kekayaan Kepala BI Sulteng Capai Rp 1 Miliar
Peserta yang mengikuti kegiatan itu sebanyak 100 orang terdiri dari Kemenag Sulteng, tokoh masyarakat, kelompok pengajian, Remaja Islam Masjid (RISMA), Wanita Alkhairaat dan para mahasiswa.
Dalam penjelasnya, Amri Yusuf mengatakan, faktor tinggi biaya haji di Indonesia adalah jumlah jamaah hai Indonesia yang cukup banyak.
dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221 ribu jemaah haji, jumlah ini setara dengan jumlah kuota dari 20-30 negara.
UIN Datokarama Palu Promosikan Sulteng Negeri Seribu Megalit
“Kalau malaysia hanya 30 ribu, Brunei Darussalam 10 ribu, Singapura di bawahnya, apalagi thailand dan negara-negara asia timur lainnya itu sedikit-sedikit,” ucapnya.
Amri menyampaikan, saat ini ada 5 Negara yang jumlah jemaah haji diatas 100 ribu yaitu Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh dan Nigeria.
“Karna negara-negara ini memiliki jumlah jemaah haji banyak, maka mekanisme penyelenggaraan ibadah hajinya berbeda dengan yang lain, rata-rata masa kegiatan hajinya mendekati 40 hari atau lebih,” ujarnya.
Lanjut Amri, lamanya masa haji itu dilakukan atas kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk mengatur sirkulasi jemaah dari seluruh dunia yang berjumlah ratusan ribu.
“Makanya itu juga yang menjadi faktor kenapa biaya haji kita tinggi, karna jumlah kegiatan berhajinya 40 hari atau lebih,” tuturnya.
Dinamika Caleg DPR RI Demokrat Sulteng, Mardiman Sane : Ellen Pelealu Tidak Miliki Etika Politik
Sementara itu, Anggota komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Matindas J Rumambi menyebut pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Kata Matindas, isu-isu yang beredar terkait masalah pengelolaan dana haji selalu dipantau Komisi 8 DPR RI.
Namun, banyak didapatkan bahwa isu yang beredar melalui berbagai macam platform selalu mendiskreditkan pemerintah.
“Belum ada data sudah di kepoin, tapi pemerintah selalu berupaya memaksimalkan dalam memberikan informasi tentang pengelolaan, pertanggungjawaban, edukasi dan literasi perencanaan keuangan haji kepada masyarakat,” ucapnya.
Menurut Matindas, pengawasan pengelolaan dana haji terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dilakukan secara interna dan external oleh DPR RI berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Komisi VIII DPR RI menaikan fungsi kontrol agar BPKH dapat melakukan pengelolaan dana haji sesuai dengan mekanisme dan otoritas yang ada, kami bersama-sama merumuskan serta mengambil keputusan terkait anggaran itu, contoh kemarin ketika ada kenaikan harga dari pemerintah arab saudi, kami terus berupaya untuk menopang persetujuan anggaran hampir Rp 1.6 triliun dalam durasi 3 hari, ini membuktikan bahwa negara hadir untuk masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, desiminasi (sosialisasi) ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan transparansi bagi masyarakat terhadap lembaga negara khususnya dalam pengelolaan keuangan haji. **
