PALU, KABAR SULTENG – Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulteng akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-II yang akan digelar akhir tahun di bulan Desember 2023.
Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulteng, Ferry Taula mengatakan, persiapan Musda sudah dilakukan dengan membentuk Steering Committee.
“Proses pendaftaran calon ketua sudah dibuka, jadi semua anggota PHRI yang memenuhi syarat sudah bisa mendaftar,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua OC yang juga ketua panitia Musda PHRI ke-II, Dina Artanti mengungkapkan, sosialisasi persiapan dan persyaratan untuk mendaftar sebagai calon ketua.
“Semua persiapan saya kira sudah hampir rampung, tinggal beberapa saja hal-hal yang mungkin ada penambahan,” ujarnya.
Ketua PHRI Sulteng, Ferry Taula saat ditanya terkait okupansi dalam beberapa event lokal yang digelar di Sulteng, di antaranya Festival Danau Poso (FDP) dan pencanangan Negeri 1000 Negeri Megalit di Sulteng.
Menurut owner restoran and convention hall Kampoeng Nelayan Palu ini, sebenarnya perhelatan FDP sudah berskala nasional dan sudah berlangsung sejak lama.
Seharusnya jika dicermati, peningkatan multiplier effectnya memang ada. Tetapi masih sangat lokal, artinya perputaran uang masih uang dari dana lokal atau dana bersumber dari APBD.
“Ibaratnya uang dari daerah kita sendiri yang terputar-putar dan kembali ke daerah, bukan yang yang dari luar yang masuk,” kata Ferry seperti dikutip dari wawacara Podcast Palu di akun facebook IniPalu, Rabu (1/11/2023).
Menurut Ferry, jika perencanaan dilakukan dengan tepat, maka sebenarnya multiplier effectnya bukan berasal dari APBD lokal, tapi perputaran uang yang ada dari luar. Yang terjadi dalam beberapa event yang digelar seperti, FDP, pencanangan Negeri 1000 Megalit, yang terjadi lebih banyak perputaran uang dari dana lokal berasal dari APBD, bukan yang bersumber dari luar.
“Kan yang menginap di hotel dan penginapan saat perhelatan FDP lebih banyak tamu pejabat-pejabat daerah yang tentu menggunakan APBD,” ujarnya.
Lebih jauh Ferry mengharapkan, dari perhelatan beberapa even daerah FDP maupun pencanangan Negeri 1000 Megalit, okupansi hotel mungkin memang 100 persen tersisi, tapi kan lebih banyak diisi atau didominasi tamu-tamu dari pejabat daerah sendiri, pegawai daerah sendiri yang sudah jelas menggunakan dana APBD.
“Sebenarnya yang perlu dilakukan kedepan bagaimana bisa yang datang itu didominasi tamu-tamu dari luar Sulteng, seperti dari Makassar, dari Jawa Timur dan provinsi lain, dari ibu kota dari kementerian. Itu yang diharapkan, uang dari luar yang datang ke daerah kita, bukan uang dari daerah kita sendiri saja yang berputar di sini,” terangnya.
Dengan demikian ada multiplier effect yang ril, memang terjadi multiplier effectnya tapi belum terlalu ril, karena dananya masih bersumber dari kantong APBD sendiri.
“Mungkin kedepan, semua pihak bisa duduk bersama bagaimana merencanakan event dengan tepat yang bisa menggerakan ekonomi daerah dan memberikan multiplier effect bagi daerah dengan menarik dana lebih banyak dari luar dan semua pihak bersama-sama menciptakan iklim pariwisata Sulteng yang bisa sama-sama mensuport ekonomi di Sulteng melalui industri pariwisata,” pungkasnya.***
