PALU, KABAR SULTENG – Pemerintah Kota Palu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Ini merupakan predikat WTP ke 10 kali berturut-turut oleh Pemerintah Kota Palu.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Palu Tahun Anggaran 2023 dilakukan pada Senin (27/5/2024) di Gedung Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulteng. LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng, Binsar Karyanto P. S.T., M.M., CSFA kepada Walikota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E dan Ketua DPRD Kota Palu, H. Armin Soputra, S.T.
Baca juga: Asisten 2 Pemkot Palu Husaema Resmi Melepas Jemaah Haji 2024
Pencapaian WTP ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi dari seluruh jajaran Pemkot Palu dalam berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan bertanggung jawab. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Palu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas capaian WTP 10 kali berturut-turut ini.
Ia juga mengapresiasi kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng yang telah memberikan arahan dan masukan berharga bagi Pemkot Palu dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
“Prestasi WTP ini bukan hanya milik Pemkot Palu, melainkan milik seluruh masyarakat Kota Palu. Ini merupakan bukti nyata komitmen dan dedikasi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” ujar H. Hadianto Rasyid.
Meskipun telah meraih WTP 10 kali berturut-turut, Pemkot Palu tidak berpuas diri. H. Hadianto Rasyid menegaskan bahwa Pemkot Palu akan terus berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng untuk mendapatkan arahan dan masukan yang berharga,” tutur H. Hadianto Rasyid.***
