PALU, KABAR SULTENG – Anggota Komisi V DPR RI, Dr. Anwar Hafid, M.Si, menegaskan bahwa hanya kekuasaan yang mampu menekan perusahaan industri besar untuk memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Menurutnya, pintu masuk kekuasaan untuk menekan industri besar adalah melalui badan usaha milik desa (Bumdes). Dengan demikian, UMKM dapat berdaya dan meningkatkan pendapatannya. Namun, di daerah seperti Sulawesi Tengah, kerjasama antara UMKM dan perusahaan industri besar masih belum terjalin dengan baik.
Baca juga: Anggota DPR RI Anwar Hafid Soroti Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Layanan Kesehatan di Sigi
“Saya melihat Bumdes bisa menjadi perantara antara industri besar dan UMKM,” tegas politisi Partai Demokrat itu dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) beberapa waktu lalu di Jakarta.
Calon Gubernur Sulawesi Tengah 2024 yang didukung Partai Demokrat dan PBB ini menyatakan bahwa perusahaan industri besar akan bertindak seenaknya jika tidak ada tekanan dari kekuasaan. Oleh karena itu, tidak heran jika kemiskinan masih tinggi di daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah, meskipun terdapat beberapa perusahaan industri besar seperti IMIP, BTIIG, GNI, dan perusahaan industri tambang besar lainnya.
Baca juga: Anwar Hafid Minta Pemerintah Evaluasi Insiden di PT ITSS Morowali: Nyawa Karyawan di Atas Segalanya
“UMKM di sini belum terkoneksi dengan baik dengan perusahaan industri besar. Padahal, jalinan kerjasama yang baik antara UMKM dan industri besar dapat memajukan UMKM serta meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” kata Anwar Hafid, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah yang memasuki periode kedua.
Anwar Hafid menegaskan bahwa sebenarnya dengan Bumdes, bisa menjadi home seller bagi perusahaan industri besar dengan menjalin kerjasama yang baik dengan UMKM.***
Baca juga: Anwar – Reny Dapat Dukungan Penuh PKB Sulteng di Pilgub 2024
