Calon Gubernur Ahmad Ali Siapkan Program “Jumat Mendengar” untuk Masyarakat Sulteng

Calon Gubernur Ahmad Ali Siapkan Program "Jumat Mendengar” untuk Masyarakat Sulteng
Calon Gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Ali bersama relawan pemenangannya. (Kabar Sulteng)

PALU, KABAR SULTENG – Calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Ahmad Ali, telah menyiapkan sejumlah program untuk masyarakat Sulteng. Salah satu program unggulannya adalah “Jumat Mendengar,” yang akan dijalankan setiap hari Jumat untuk mendengarkan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat.

“Saya merindukan ketika saya terpilih menjadi gubernur, dalam satu minggu saya akan mengambil satu hari penuh untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Saya memilih hari Jumat dan saya memberi nama Jumat Mendengar,” ujar calon gubernur Sulteng Ahmad Ali dalam orasi politiknya di hadapan ribuan relawan pemenangannya di Palu, pada Selasa malam(2/7/24).

Baca juga: Ribuan Relawan AA-AKA dari Berbagai Penjuru Sulteng Akan Deklarasi Pemenangan di Palu

Setiap hari Jumat, masyarakat bebas datang ke kantor gubernur atau halaman kantor gubernur untuk menyampaikan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi. Ahmad Ali menegaskan bahwa pada hari tersebut, dirinya bersama wakil gubernur dan organisasi perangkat daerah (OPD) siap mendengarkan dan memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan masyarakat.

“Selain mendengarkan keluhan masyarakat, pemerintah daerah juga akan menyiapkan makan gratis bagi masyarakat yang datang,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem ini.

Baca juga: Relawan Ahmad Ali – Abdul Karim Aljufri Membludak di Hotel Santika Palu

Ahmad Ali menambahkan, jika permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat pada Jumat pertama belum terselesaikan pada Jumat berikutnya, maka kepala dinas yang menangani masalah tersebut wajib diganti. Hal ini, menurutnya, adalah upaya untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara yang bekerja di bawah kepemimpinannya tidak bermental feodal dan memiliki visi yang sama dengan gubernur dan wakil gubernur.

“Kami tidak membutuhkan aparatur sipil yang bermental feodal. Kami ingin semua jajaran OPD dan pegawai negeri yang diberi amanah harus memiliki visi yang sama dengan gubernur dan wakil gubernur,” pungkasnya.