PT AKM Diduga Terlibat TPPU dan Gelapkan Pajak Ratusan Miliar

PT AKM Diduga Terlibat TPPU dan Gelapkan Pajak Ratusan Miliar
Forum Mahasiswa Indonesia saat menggelar aksi demonstrasi di depan Bakrie Tower, Epicentrum Kuningan, Jakarta. (IST)

KABAR SULTENG, – PT Adijaya Karya Makmur (AKM) diduga terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan indikasi penggelapan pajak ratusan miliar.

PT AKM ini merupakan vendor PT Citra Palu Mineral (CPM), perusahaan pertambangan berlokasi di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Sulawesi Tengah.

Bacaan Lainnya

Dugaan TPPU dan penggelapan pajak oleh PT AKM ini pertama kali diungkap Forum Mahasiswa Indonesia saat menggelar aksi demonstrasi di depan Bakrie Tower, Epicentrum Kuningan, Jakarta, beberapa hari lalu.

Baca juga: itssPT CPM Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 dengan Tanam Pohon dan Kenalkan Teknologi Filter Press

Mereka menuntut penindakan atas dugaan TPPU dan indikasi penggelapan pajak sebesar Rp200 miliar oleh PT AKM.

“Dugaan TPPU dan penggelapan pajak ini harus segera ditindak. Para jajaran direksi yang terlibat pun harus segera diusut dan diproses hukum,” ujar Koordinator lapangan, Pian Andreo H. Manurung, dikutip KabarSulteng.id dari IniPalu.com, pada Senin, (15/7/2023).

Pian menerangkan, dugaan ini pertama kali terungkap oleh Forum Mahasiswa Indonesia di Palu. Kemudian mereka telusuri kebenarannya dan telaah kembali oleh teman-teman di Jakarta.

Baca juga: PT CPM Salurkan Puluhan Hewan Kurban di Lingkar Tambang

Forum Mahasiswa Indonesia berharap kejaksaan dan para penegak hukum lainnya bertindak tegas dan mengusut tuntas masalah ini hingga ke akar-akarnya.

PT Adijaya Karya Makmur diduga melakukan praktik bisnis yang merugikan negara dan melanggar Undang-Undang Pertambangan yang berlaku.

Kehadiran Forum Mahasiswa Indonesia dalam aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

“Pemerintah Indonesia berjuang memberantas pelanggar tambang dan pajak. Tidak ada tempat bagi mafia pertambangan dan pajak di Indonesia, sesuai amanat Presiden Jokowi,” tegas Pian Andreo.***

Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini

Pos terkait