PALU, KABAR SULTENG – Ratusan Kepala Desa (Kades)yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendatangi kediaman Ahmad Ali di Kota Palu pada Kamis, 25 Juli 2024.
Kunjungan Kades se Sulteng menemui Ahmad Ali bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan masing-masing desa mereka.
Ahmad Ali, yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI, telah menerima banyak aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat setelah memutuskan maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah bersama Abdul Karim Aljufri.
Baca juga: Ahmad Ali Ingin Bangun Jalan Pipikoro Jika Diizinkan Pemda Sigi: Soal Kemanusiaan
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Ali berdialog dengan para kades untuk mendiskusikan program-program daerah, terutama yang mendukung pembangunan desa se Sulteng.
“Kita sedang mencari kepala daerah yang selama ini belum kita temukan, yaitu kepala daerah yang mau melindungi kepala desa. Mari kita mencari kepala daerah yang bisa memperhatikan APDESI,” ujar Ketua APDESI Sulteng, Ahyan H Landu.
Para kepala desa berharap Ahmad Ali, jika terpilih sebagai gubernur, akan memperhatikan pembangunan desa, termasuk pengembangan badan usaha milik desa (Bumdes).
Mereka juga mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur desa, seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Jufriyanto.
“Balaesang Tanjung, terutama desa saya itu terpencil, tertinggal, dan tidak tersentuh oleh pemerintah. (Kebutuhan) Yang mendesak seperti akses jalan dan ambulans desa. Masyarakat yang mau berobat, mau melahirkan itu kesulitan harus sewa mobil pribadi sampai Rp1 juta. Kita butuh kepedulian pemerintah daerah untuk itu semua,” ungkap Jufriyanto.
Ahmad Ali menanggapi dengan keprihatinan atas kondisi desa yang tertinggal di Sulawesi Tengah. Ia berkomitmen, jika terpilih, akan menganggarkan APBD khusus untuk operasional kepala desa. Ia juga memastikan bahwa semua desa akan mendapatkan bantuan operasional dari APBD provinsi, dengan jumlah minimal Rp15 juta hingga maksimal Rp50 juta per desa.
“Pejabat jangan lagi memanfaatkan kepala desa untuk melayani mereka. Jangan lagi kepala desa melayani pejabat yang datang pakai anggaran desa,” tegas Ahmad Ali. ***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
