MOROWALI UTARA, KABAR SULTENG – Sebuah foto yang beredar di grup WhatsApp memicu dugaan keterlibatan dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis pada Pilkada Morowali Utara (Morut) 2024.
Dua ASN tersebut diidentifikasi sebagai AM, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Kolonodale, serta FHK, Kasie Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Kolonodale. Keduanya tampak mengenakan pakaian dinas dan berpose dengan simbol dua jari bersama puluhan tenaga honorer.
Pose tersebut menimbulkan spekulasi bahwa dua oknum ASN di Morut itu memberikan dukungan kepada pasangan calon petahana nomor urut 2, Delis Julkarson Hehi dan Djira Kendjo di Pilkada Morut.
Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan bersama Bawaslu, KPU dan Kementerian Dalam Negeri.
Direktur RSUD Kolonodale Sherly Pede, kepada media ini membenarkan puluhan oknum dalam foto tersebut adalah pegawai di RSUD Kolonodale.
“Waalaikumsalam benar pak,” tulis Sherly via pesan whatsapp, Selasa (8/10/2024).
Namun Sherly tidak bisa memastikan kapan foto tersebut di ambil.
“Setau dan seingat saya, ini foto sepertinya di ambil sebelum masa kampanye. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat,” terangnya.
Sherly kemudian menerangkan lagi bahwa foto tersebut beredar sebelum penetapan pasangan calon Pilkada Morut.
“Ini sebelum penetapan calon Bupati/wakil bupati. Seingat saya. Semoga tidak salah,” imbuhnya.
Dia kemudian enggan menanggapi soal pose foto dua jari para pegawainya dan menyarankan untuk menghubungi langsung oknum tersebut.
“Kalau saya yah paling hobby foto angkat 2 jari (tapi ini serius). Kalau staff saya dalam foto itu baiknya bisa ditanya langsung, saya takut salah kasih jawaban,” sebutnya.
Untuk mengindari polemik, Sherly menyarankan Badan Pegawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat untuk melakukan tugasnya.
“Supaya tidak jadi polemik, mungkin baiknya Bawaslu panggil saja. Menurut saya begitu,” tandasnya.
Netralitas ASN dalam kontestasi politik merupakan hal yang krusial dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dan adil.
Dugaan pelanggaran seperti ini kerap menjadi sorotan Bawaslu untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran yang melibatkan ASN.
Ketua Bawaslu Morut Jhon Libertus Lakawa memastikan pihaknya segera melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kebenaran foto tersebut dan potensi pelanggaran netralitas oknum ASN itu.
“Kami akan proses sesuai dengan prosedur pananganan kami,” tegas Jhon kepada media ini.***
