PALU, KABAR SULTENG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah sukses menggelar Debat Kedua Cagub Sulteng dan Cawagub Sulteng di Kota Palu, Senin (4/11/2024) malam
Acara ini disiarkan langsung melalui salah satu stasiun televisi dan kanal YouTube KPU Sulteng, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan langsung visi dan misi para pasangan calon.
Debat kali ini mengangkat tema “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Sulawesi Tengah.”
Tiga pasangan calon—Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri (nomor urut 1), Anwar-Reny Lamadjido (nomor urut 2), dan Rusdy Mastura-Sulaeman Agusto (nomor urut 3)—mempresentasikan pandangan mereka.
Baca Juga: Anwar Hafid Sebut Pengelolaan Pertambangan di Sulteng Harus Perhatikan Lingkungan
Setiap pasangan calon diberikan kesempatan yang sama untuk bertanya, menjawab, dan memberikan tanggapan.
Salah satu momen menarik terjadi ketika Paslon nomor urut 1, Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri, mengajukan pertanyaan kepada Paslon nomor urut 2.
Abdul Karim Aljufri, yang menjabat sebagai calon wakil gubernur, menyoroti pentingnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintahan daerah.
“Apakah LHP yang dikeluarkan lembaga pemeriksa keuangan dapat menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah?” tanyanya.
Anwar-Reny Lamadjido menjawab dengan menegaskan bahwa LHP BPK adalah instrumen penting dalam mengukur pengelolaan pemerintahan.
“Setiap pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi realisasi anggaran melalui Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA),” tambah Reny Lamadjido.
Calon gubernur Anwar Hafid juga menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari laporan BPK.
Ahmad Ali menanggapi, menyoroti pentingnya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai indikator kualitas pemerintahan.
“Pemerintahan yang baik harus mendapatkan penilaian WTP, itu salah satu acuan kita,” ungkapnya.
Ahmad Ali juga mengingatkan bahwa Anwar Hafid, yang pernah menjabat bupati, hanya mendapatkan dua kali opini WTP selama sepuluh tahun masa jabatannya.
“Ini bukan sekadar naratif, tapi harus dilihat dari kinerja para kepala daerah,” jelasnya, menekankan pentingnya evaluasi nyata terhadap kinerja pemerintahan.
Dalam penutup debat, Ahmad Ali menekankan perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Ia bersama Abdul Karim Aljufri berkomitmen untuk membangun birokrasi yang melayani masyarakat dengan menempatkan pejabat sesuai kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan politik.
Dengan berjalannya debat ini, diharapkan masyarakat Sulawesi Tengah dapat semakin memahami visi misi masing-masing calon dan membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan mendatang. **
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
