Parigi Moutong, kabarsulteng.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) gelar rapat koordinasi pengendalian inflasi untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan Pokok menjelang Bulan Ramadhan 2023.
Rapat tersebut dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Lewis diikuti Forkopimda Kabag Ops Polres Parimo, Perwira Penghubung (Pabung) TNI 1306/Palu, dan Sejumlah OPD tekhnis diantaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, Badan Inspektorat, Dinas TPHP dan Bagian Ekonomi Setda Parimo, bertempat di Ruang Bupati, Selasa, 14 Februari 2023.
“Dalam hasil rapat ini, Pemda Parimo mengambil langkah strategis antisipasi agar tidak terjadi gesekan dimasyarakat terhadap kenaikan harga bahan pokok di pedagang dalam memasuki Bulan Ramadhan 2023,” kata Lewis.
Baca juga: Samsurizal Fokus Program Olahraga di Periode Kedua, Menuju Sulteng Emas 2024
Lewis mengatakan langkah yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menelusuri Kondisi perkembangan harga dagang di Parimo dan ketersediaan stok bahan yang cukup serta efisien.
Ia meminta untuk segera membuat konsep SK Tim Satgas Pangan di lapangan yang terdiri dari TNI/Polri serta OPD terkait.
“Tim satgas yang telah dibentuk diharapkan segera beroperasi menertibkan para pedagang nakal yang mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan lebih,” ujarnya.
Selain itu, untuk memudahkan masyarakat kecil yang membutuhkan bahan pokok, ia juga meminta agar titik penempatan bazar pangan murah yang digelar oleh Dinas TPHP agar di tempatkan dititik titik daerah yang masuk dalam area kemiskinan ekstrim dan stunting. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mengatasi kedua masalah tersebut.
“Dengan penempatan pada titik tersebut diharapkan masyarakat yang masuk dalam 2 kategori itu dapat terbantu dengan nilai pasar yang ditawarkan lebih rendah dari nilai yang ada di pasar modern maupun tradisional saat ini,” ujar Lewis.
Lewis menambahkan, terkait distribusi gas bagi masyarakat penerima subsidi, tim satgas yang turun dilapangan diharapkan dapat memantau sekaligus melakukan penertiban jika ditemukan ada pangkalan atau agen gas yang dalam penyalurannya condong menjual gasnya ke pengecer dilapangan tidak langsung ke konsumen. Sementara masyarakat yang memang masuk dalam penerima subsidi gas tersebut tidak mendapat pasokan yang cukup.
“Karena jika sudah sampai pada pengecer harga gas dapat melambung tinggi bahkan bisa 2 kali lipat dari harga pangkalan,” tutup Lewis.***
