PALU, KABAR SULTENG – Proyek di jalan nasional Kebun Kopi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus menjadi pusat perhatian publik. Setelah kritik dari Gapensi Donggala dan LSM KRAK, kini giliran mantan anggota DPRD Sulawesi Tengah, Zulfakar Natsir, yang angkat bicara.
Zulfakar Natsir, yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Sulteng bidang pembangunan dan infrastruktur, menyatakan bahwa jalan Kebun Kopi akan terus menjadi sorotan masyarakat. Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses terdekat yang menghubungkan Kota Palu dengan Parigi Moutong, serta Donggala dengan Parigi Moutong.
Baca juga: Proyek Abadi Jalan Kebun Kopi Sulteng Dinilai Hanya Untungkan Kontraktor
“Akan terus begitu, menjadi proyek abadi,” ujar Zulfakar, yang menjabat sebagai Ketua Komisi III selama lebih dari dua tahun sebelum mengakhiri masa tugasnya pada 2019.
Selama bertugas di Komisi III, Zulfakar mengaku sering menerima aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan poros Kebun Kopi. Menurutnya, kondisi alam di jalur tersebut rusak akibat ulah manusia, menyebabkan longsor yang terus-menerus terjadi. Parahnya, penanganan jalan ini selalu menggunakan dana APBN setiap tahun.
“Supaya jalan Kebun Kopi tidak lagi menjadi polemik dan sorotan masyarakat, solusinya harus segera direalisasikan. Jangan terus ditunda. Dengan begitu, penanganan jalur ini bisa lepas dari stigma sebagai proyek abadi,” tegas Zulfakar.
Baca juga: Kucuran Anggaran di Proyek Abadi Jalan Kebun Kopi Sulteng Diminta Dihentikan
Ia menyarankan agar dana APBN yang dialokasikan untuk jalan nasional tersebut dialihkan untuk pembangunan ruas jalan baru, seperti Palu-Parigi Bypass atau Tambu-Kasimbar Bypass. Meski membutuhkan anggaran besar, solusi ini dinilai lebih tepat.
“Proyek penanganan jalan Kebun Kopi setiap tahun hanya menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat,” tambah Zulfakar, yang juga pernah memimpin Asosiasi Jasa Konstruksi Aspekindo Sulteng.
Zulfakar juga menyebut nama anggota DPR RI dari dapil Sulteng, Muhidin M Said, terkait janji pembangunan ruas jalan Palu-Parigi sebagai solusi Kebun Kopi. “Pak Muhidin pernah berdialog dengan saya saat saya menjabat Ketua Komisi III, bahwa DPR RI menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan tersebut secara bertahap,” ungkapnya.
Namun, hingga kini rencana pembukaan jalan tersebut belum terealisasi. Padahal, menurut Zulfakar, sudah ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk menurunkan status kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) yang akan dilintasi oleh jalan tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, Muhidin M Said belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Pesan tersebut telah terkirim, tetapi belum ada balasan dari anggota DPR RI yang pernah membidangi Komisi V (infrastruktur) itu.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
